Sistem KPU











Kritik & Saran
Rabu, 22 April 2015
  i made widia
  Rekrutmen PPK
 
Selasa, 14 Mei 2013
  Suradi,S.Pd
  Simulasi
 

Statistik Pengunjung


000000

Pengunjung hari ini :
Total pengunjung :

Hits hari ini :
Total Hits :

Pengunjung Online:


 
 
Sejarah KPU

Secara institusional, KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah Pemilu demokratis sejak reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum
 
Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.
 
Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan.
 
Untuk itu atas usul insiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
 
Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.
 
Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.
 
Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
 
Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.
 
Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
 
Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.
 
Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.
 
Cara pemilihan calon anggota KPU-menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu-adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti fit and proper test. Sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang N0 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270 orang lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang calon yang lolos tes administratif, 45 orang bakal calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007

 
Video Kegiatan
Video Lainnya

Situs Terkait


KPU RI
www.kpu.go.id
 


PPID KPU PROVINSI BALI
ppid.kpu.go.id/?idkpu=5100
 


KPU Kota Denpasar
kpu-denpasarkota.go.id
 


KPU Kabupaten Badung
www.kpu-badungkab.go.id
 


KPU Kabupaten Tabanan
www.kpu-tabanankab.go.id
 


KPU Kabupaten Jembrana
www.kpu-jembranakab.go.id
 


KPU Kabupaten Buleleng
kpu-bulelengkab.go.id/
 


KPU Kabupaten Bangli
kpu-banglikab.go.id
 


KPU Kabupaten Karangasem
kpu-karangasemkab.go.id
 
Situs Terkait Lainnya

Jajak Pendapat

Secara keseluruhan, apakah Anda puas dengan penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Bali ?
Sangat Puas
Puas
Cukup Puas
Tidak Puas

Hasil Jajak Pendapat
 
Dari :206 Responden
Lihat hasil lebih lengkap
 
Berita KPU Denpasar
Rabu, 22 Maret 2017
Rapat Pleno Penyempurnaan RPP Dan Pemusnahan Surat Suara
 

Selasa, 10 Maret 2017
KPU Kota Denpasar Gelar Kelas Pemilu Di SMA Dwijendra Denpasar
 

Selasa, 08 Maret 2017
Rapat Pleno Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan
 

Selasa, 06 Maret 2017
Kerja Praktek Mahasiswa Stikom Bali
 


 
Berita KPU Badung
Jumat, 24 Maret 2017
KPU Badung Melaksanakan Sosialisasi Pemilih Pemula
 

Selasa, 24 Maret 2017
KPU Badung dan Disdukcapil Badung Mengikuti Rakor Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan 2017
 

Selasa, 24 Maret 2017
KTP-el Sebagai Dasar Pemutakhiran Daftar Pemilih
 

Selasa, 23 Maret 2017
Sambut Pilkada 2018, KPU Badung Ikuti Penyuluhan Kode Etik
 


 
Berita KPU Gianyar
Jumat, 24 Maret 2017
KPU Bersama Disdukcapil Gianyar Ikuti Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan se-Provinsi Bali
 

Selasa, 24 Maret 2017
KPU KABUPATEN GIANYAR DAN BNNK GIANYAR BERKOMITMEN “STOP NARKOBA”
 

Selasa, 23 Maret 2017
Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu, KPU Gianyar Ikuti Penyuluhan Kode Etik
 

Selasa, 16 Maret 2017
KPU KABUPATEN GIANYAR FOKUS GARAP DATA PEMILIH MENJELANG PILKADA SERENTAK TAHUN 2018
 


 
Berita KPU Tabanan
Selasa, 21 Maret 2017
SOSIALISASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018, KPU TABANAN GANDENG KESBANGPOL
 

Selasa, 21 Februari 2017
KPU TABANAN MONITORING REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PILKADA BULELENG
 

Selasa, 28 November 2016
Persiapan Penghapusan Surat Suara, KPU Tabanan bongkar Kotak Suara
 

Selasa, 21 November 2016
FASILITASI PEMILOS SMAN 1 TABANAN
 


 
Berita KPU Jembrana
Selasa, 07 Maret 2017
Persiapan MOU KPU Kab. Jembrana dengan Kominfo Kab. Jembrana
 

Selasa, 27 Februari 2017
Apel Pagi KPU Jembrana
 

Selasa, 24 Februari 2017
Rapat Perencanaan Rumah Pintar Pemilu KPU Jembrana
 

Selasa, 08 Februari 2017
KPU Jembrana Bahas RUU Pemilu
 


 
Berita KPU Buleleng
Jumat, 24 Maret 2017
Ketua DKPP RI Tantang KPU se-Bali untuk Membaca Buku Pemilu di Lapangan
 

Selasa, 23 Maret 2017
Tingkatkan Kualitas Pelaporan, KPU Wajib Implementasikan SPIP
 

Selasa, 15 Maret 2017
Putu Agus Suradnyana, ST dan dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG Ditetapkan Sebagai Pasangan Calon Terpilih Pilkada Buleleng 2017
 

Selasa, 15 Maret 2017
Segenap Stakeholder Diberi Kesempatan Sampaikan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Buleleng 2017
 


 
Berita KPU Bangli
Senin, 27 Februari 2017
Bimtek Tata Naskah Dinas Akan Dilaksanakan Dua Tahap
 

Selasa, 23 Februari 2017
KPU Kabupaten Bangli Kekurangan Pegawai Organik
 

Selasa, 22 Februari 2017
KPU Kabupaten Bangli Peduli Bencana
 

Selasa, 20 Februari 2017
KPU Kabupaten Bangli Tetapkan Pengelolaan dan Penilaian Arsip
 


 
Berita KPU Karangasem
Kamis, 16 Maret 2017
Validasi Data Pemilih
 

Selasa, 13 Maret 2017
MEMBANGUN SOLIDITAS, TINGKATKAN KINERJA SDM
 

Selasa, 13 Maret 2017
APEL PAGI sebagai sarana membangun KOMITMEN dan DISIPLIN PEGAWAI
 

Selasa, 07 Maret 2017
Tingkatkan Koordinasi Dengan Pemangku Kepentingan
 


 
Berita KPU Klungkung
Jumat, 24 Maret 2017
KPU KABUPATEN KLUNGKUNG MENGHATURKAN SELAMAT HARI RAYA NYEPI
 

Selasa, 24 Maret 2017
MOU KPU Klungkung dengan BNN Provinsi Bali
 

Selasa, 24 Maret 2017
Rapat Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
 

Selasa, 23 Maret 2017
Siswa SMK Pariwisata Yapparindo Perekaman KTP el
 


 
 
Copyright © 2012 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali. All rights reserved.
Alamat : Jalan Tjok Agung Tresna 8 Denpasar - Bali Indonesia
Telpon : +62 361 - 222498
Fax : +62 361 - 261000
Email : kpubali@yahoo.com