Sistem KPU











Kritik & Saran
Rabu, 22 April 2015
  i made widia
  Rekrutmen PPK
 
Selasa, 14 Mei 2013
  Suradi,S.Pd
  Simulasi
 

Statistik Pengunjung


000000

Pengunjung hari ini :
Total pengunjung :

Hits hari ini :
Total Hits :

Pengunjung Online:


 
 
Sejarah KPU

Secara institusional, KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah Pemilu demokratis sejak reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum
 
Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.
 
Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan.
 
Untuk itu atas usul insiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
 
Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.
 
Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.
 
Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
 
Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.
 
Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
 
Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.
 
Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.
 
Cara pemilihan calon anggota KPU-menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu-adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti fit and proper test. Sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang N0 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270 orang lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang calon yang lolos tes administratif, 45 orang bakal calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007

 
Video Kegiatan
Video Lainnya

Situs Terkait


KPU RI
www.kpu.go.id
 


PPID KPU PROVINSI BALI
ppid.kpu.go.id/?idkpu=5100
 


KPU Kota Denpasar
kpu-denpasarkota.go.id
 


KPU Kabupaten Badung
www.kpu-badungkab.go.id
 


KPU Kabupaten Tabanan
www.kpu-tabanankab.go.id
 


KPU Kabupaten Jembrana
www.kpu-jembranakab.go.id
 


KPU Kabupaten Buleleng
kpu-bulelengkab.go.id/
 


KPU Kabupaten Bangli
kpu-banglikab.go.id
 


KPU Kabupaten Karangasem
kpu-karangasemkab.go.id
 
Situs Terkait Lainnya

Jajak Pendapat

Secara keseluruhan, apakah Anda puas dengan penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Bali ?
Sangat Puas
Puas
Cukup Puas
Tidak Puas

Hasil Jajak Pendapat
 
Dari :208 Responden
Lihat hasil lebih lengkap
 
Berita KPU Denpasar
Senin, 22 Mei 2017
Rapat Pleno Pengajuan Penghapusan Surat Suara dan Penyusunan RAB Pemilu 2019
 

Selasa, 19 Mei 2017
Kelas Pemilu KPU Kota Denpasar Di SMKN 3 Denpasar
 

Selasa, 18 Mei 2017
Study Banding DPRD Kota Bengkulu
 

Selasa, 15 Mei 2017
Rapat Pleno Rekomendasi Persiapan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019
 


 
Berita KPU Badung
Senin, 22 Mei 2017
KPU Badung Laksanakan Rapat Pleno Periodik di Minggu ke-4
 

Selasa, 22 Mei 2017
KPU Badung Menghadiri Apel Hari Kebangkitan Nasional
 

Selasa, 19 Mei 2017
Agenda Jumat Bersih
 

Selasa, 18 Mei 2017
KPU Badung Hadiri Seminar Evaluasi Pilkada
 


 
Berita KPU Gianyar
Senin, 22 Mei 2017
KPU Gianyar Bersama Pemda Sosialisasi Pilkada 2018 Dengan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Ubud
 

Selasa, 19 Mei 2017
KPU Gianyar Bersama Pemerintah Daerah Gelar Sosialisasi Tatap Muka Dengan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Blahbatuh
 

Selasa, 18 Mei 2017
KPU Gianyar Koordinasi Data Pemilih ke Rumah Tahanan Gianyar
 

Selasa, 17 Mei 2017
Sosialisasi Tatap Muka Dengan Tokoh Masyarakat se-Kabupaten Gianyar di Kecamatan Gianyar
 


 
Berita KPU Tabanan
Senin, 22 Mei 2017
KPU TABANAN RANCANG ANGGARAN KEBUTUHAN DAN PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU DAN PILPRES 2019
 

Selasa, 19 Mei 2017
OSIS SMK SARASWATI 3 TABANAN KUNJUNGI RPP KPU TABANAN
 

Selasa, 18 Mei 2017
JELANG PILGUB, KPU TABANAN BERSIHKAN KOTAK SUARA
 

Selasa, 27 April 2017
KPU TABANAN GELAR RAPAT KOORDINASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANUTAN SEMESTER I TAHUN 2017
 


 
Berita KPU Jembrana
Senin, 22 Mei 2017
Ketua KPU Jembrana Menjadi Pembina Upacara
 

Selasa, 19 Mei 2017
Ketua KPU Jembrana Hadir Dalam Seminar Pilkada Kemenpolhukam
 

Selasa, 18 Mei 2017
Rapat Pembahasan RAB Sosialisasi Pilgub Bali Tahun 2018
 

Selasa, 17 Mei 2017
Sekretaris KPU Kab. Jembrana Rapatkan Jajarannya
 


 
Berita KPU Buleleng
Selasa, 23 Mei 2017
KPU Kota Palembang Ingin Meniru Kesuksesan KPU Buleleng Dalam Melaksanakan Pilkada 2017
 

Selasa, 18 Mei 2017
Seminar Pilkada: Evaluasi Pilkada 2017 dan Menyongsong Pilkada 2018
 

Selasa, 18 Mei 2017
Menjelang Pengembalian Anggaran, KPU RI Gelar Rakor Pengelolaan Dana Hibah Pilkada Tahun 2017
 

Selasa, 16 Mei 2017
KPU Kabupaten Buleleng Laksanakan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
 


 
Berita KPU Bangli
Selasa, 23 Mei 2017
KPU Bangli Dorong Program ‘’Kejar KTP Elektronik’’
 

Selasa, 22 Mei 2017
Anggaran Logistik Pemilu 2019 di Review Lagi
 

Selasa, 19 Mei 2017
Kutuh Sebagai Destinasi Pertama Rakor Mutarlih 2017
 

Selasa, 19 Mei 2017
Seleksi Terbuka Jabatan Sekretaris KPU Bali 2017
 


 
Berita KPU Karangasem
Selasa, 23 Mei 2017
Soliditas Antar Lembaga Dibutuhkan Dalam Setiap Pemilihan
 

Selasa, 21 Mei 2017
Perjalanan Sepiritual Munculkan Aura Positif dan Kebersamaan
 

Selasa, 19 Mei 2017
Kebangkitan Nasional Tumbuhkan Rasa Nasionalisme
 

Selasa, 16 Mei 2017
Beri Jaminan Hak Pilih, KPU Datangi Kantor Lurah dan Perbekel
 


 
Berita KPU Klungkung
Senin, 22 Mei 2017
Kebutuhan Logistik Pemilu 2019 Dibahas dalam Rapat
 

Selasa, 22 Mei 2017
Hari Kebangkitan Nasional KPU Klungkung Upacara Bendera
 

Selasa, 22 Mei 2017
Pleno Pembentukan Helpdesk SIPOL
 

Selasa, 19 Mei 2017
Donor Darah Peringati Hari Kebangkitan Nasional
 


 
 
Copyright © 2012 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali. All rights reserved.
Alamat : Jalan Tjok Agung Tresna 8 Denpasar - Bali Indonesia
Telpon : +62 361 - 222498
Fax : +62 361 - 261000
Email : kpubali@yahoo.com